Tim 
SIDOARJO. KemiriNews. Com | Pedagang yang berjualan di kawasan Car Free Day (CFD) Sidoarjo saat ini membayar pungutan Rp15.000-Rp20.000 setiap kali berjualan. Besaran pungutan tersebut diusulkan turun menjadi Rp5.000 agar tidak membebani pedagang.
Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan CFD bagi UMKM di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (1/10/2026).
Subandi mengatakan, pemerintah perlu menurunkan pungutan agar pedagang tidak terbebani saat memanfaatkan CFD sebagai tempat mencari penghasilan.
“Kita ingin masyarakat menikmati ruang publik, sementara pedagang juga mendapat kesempatan untuk berjualan,” kata Subandi.
Dari Rp5.000 yang diusulkan, pemerintah mengalokasikan Rp2.000 untuk kebutuhan operasional pedagang dan Rp3.000 untuk pengelolaan sampah di kawasan CFD.
Menurut Subandi, CFD merupakan ruang publik sehingga pemerintah perlu menyesuaikan besaran pungutan secara proporsional.
“Car Free Day ini bukan untuk kepentingan bisnis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pedagang selama ini menggunakan pungutan tersebut untuk mendukung pengelolaan kegiatan. Karena itu, pemerintah dan pedagang perlu membahas pengaturannya agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi tanpa membebani pedagang.
“Jangan sampai pungutan ini justru memberatkan pedagang. Kita cari cara yang tetap mendukung kebutuhan pengelolaan CFD,” kata Subandi.
Evaluasi CFD juga membahas dampak aktivitas masyarakat terhadap kebersihan dan fasilitas umum.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono menyebut jumlah pengunjung CFD dapat mencapai sekitar 18.030 orang.
Untuk menangani kebersihan, DLHK mengerahkan 44 personel. Mereka bertugas di 20 titik area alun-alun dan 24 titik kawasan sekitarnya.
DLHK juga menyiapkan empat unit dump truck setiap pelaksanaan CFD untuk mengangkut sampah.
Arif mengatakan, tingginya jumlah pengunjung meningkatkan volume sampah. Karena itu, pedagang dan masyarakat perlu ikut menangani persoalan tersebut.
“Pedagang melalui paguyuban dan masyarakat yang menggunakan ruang publik juga perlu ikut menjaga kebersihan,” kata Arif.
Arif menjelaskan, petugas mengarahkan sampai dari aktivitas pedagang dan pengunjung CFD ke TPS3R terdekat. Pengelola kemudian menangani dan mengolah sampah tersebut di TPS3R.
“Terkait sampah, kami mengarahkan pedagang dan masyarakat ke TPS3R terdekat. Soal besarannya, silakan. Contohnya, TPS Cemengbakalan mematok Rp5 ribu untuk penanganan sampah yang sudah mereka olah,” tambahnya.
Selain persoalan sampah, Pemkab Sidoarjo mencatat kerusakan fasilitas umum selama pelaksanaan CFD.
Total nilai kerusakan mencapai Rp36,6 juta. Kerusakan median Jalan Ahmad Yani mencapai Rp28,5 juta, sedangkan median Jalan Gubernur Suryo mencapai Rp8,1 juta.
Arif juga menyoroti kondisi toilet umum yang mengalami kerusakan serta peningkatan beban penggunaan selama CFD. Tingginya aktivitas pengunjung membuat fasilitas tersebut membutuhkan penanganan dan pemeliharaan lebih lanjut.
Arif mengatakan, pemerintah perlu membatasi jumlah pedagang di kawasan CFD untuk mengurangi potensi kerusakan fasilitas umum, termasuk tanaman, median jalan, dan fasilitas pendukung lainnya.
“Saat ini kami memasang police line di median jalan. Saya minta bantuan Pak Kadis Koperasi dan UMKM untuk membuatkan karcis bagi pedagang sebagai batasan,” ujarnya.
Perwakilan Pedalindo menjelaskan, pedagang selama ini menggunakan pungutan Rp15.000-Rp20.000 untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan CFD, termasuk kebersihan, penanganan sampah, dan dana sosial bagi anggota yang sakit atau meninggal dunia.
“Selama ini kami menggunakan pungutan untuk kebutuhan kebersihan, penanganan sampah, dan dana sosial bagi anggota yang sakit atau meninggal dunia,” katanya.
Selain soal pungutan, perwakilan Pedalindo juga menyampaikan aspirasi pedagang terkait keberlangsungan usaha saat pemerintah menghentikan CFD selama Ramadan.
Mewakili pedagang, perwakilan Pedalindo berharap Pemkab Sidoarjo menyiapkan lokasi alternatif agar mereka tetap dapat berjualan selama pemerintah menghentikan CFD.
“Kami berharap Pemkab Sidoarjo menyiapkan lokasi alternatif selama pemerintah menghentikan CFD. Dengan begitu, pedagang tetap bisa mencari penghasilan,” katanya.
Perwakilan Pedalindo mengatakan, pada tahun sebelumnya pemerintah sempat memindahkan pedagang ke kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP) saat CFD berhenti. Menurutnya, pemindahan tersebut berdampak pada jumlah pembeli yang datang.
“Kalau kami berjualan di MPP, pembelinya tidak seramai saat kami berjualan di kawasan CFD Alun-Alun Sidoarjo,” pungkasnya. (Tim)
