SIDOARJO. KemiriNews.Com – Pesta demokrasi di tingkat lingkungan yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi, kejujuran, dan keadilan justru menuai polemik. Pemilihan Ketua RW 05 Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/11/2026), menjadi sorotan setelah muncul sejumlah keberatan terkait persyaratan calon, dugaan rangkap jabatan, status domisili, hingga keabsahan susunan kepanitiaan.

Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena pelaksanaan pemilihan dipertanyakan kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Bahkan, pemungutan suara tetap dilaksanakan meskipun sebelumnya telah disampaikan imbauan dari Pemerintah Desa Kemiri agar sejumlah persoalan terkait prosedur dan persyaratan pencalonan diperhatikan terlebih dahulu.

Keberatan tersebut disampaikan Eko, calon Ketua RW 05 nomor urut 2. Ia menilai pelaksanaan pemilihan yang berlangsung di Pendopo Balai RW 05 diduga mengandung cacat prosedur sehingga perlu dievaluasi dan diklarifikasi oleh pihak yang berwenang.

Pemilihan tersebut diikuti tiga calon, yakni nomor urut 1 Larno, nomor urut 2 Eko, dan nomor urut 3 Sunarto.

Menurut Eko, persoalan mendasar terletak pada kurangnya transparansi panitia dalam menyampaikan persyaratan dan ketentuan pencalonan. Padahal, seluruh persyaratan administrasi semestinya diverifikasi secara cermat sebelum calon ditetapkan dan pemungutan suara dilaksanakan.

Persyaratan Domisili Calon Dipertanyakan

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah persyaratan domisili calon nomor urut 1, Larno.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Joko Waluyo selaku warga, Larno disebut baru memiliki KTP dengan alamat Kemiri Indah Barat tertanggal 26 Oktober 2026.

Informasi tersebut kemudian menjadi pertanyaan terkait pemenuhan persyaratan domisili calon. Eko meminta panitia menjelaskan dasar verifikasi administrasi kependudukan serta ketentuan yang digunakan dalam menetapkan kelayakan masing-masing calon.

Selain persoalan domisili, Larno juga disebut masih tercatat sebagai anggota aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Eko mempertanyakan apakah yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan terkait rangkap jabatan, termasuk apakah sudah ada bukti pengunduran diri dari jabatan tersebut ketika proses pencalonan berlangsung.

Pengunduran Diri Calon Nomor 3 Belum Mendapat Kepastian

Persoalan lain menyangkut calon nomor urut 3, Sunarto atau Narto. Eko mempertanyakan status administrasi yang bersangkutan karena diduga masih memiliki jabatan aktif sebagai pengawas desa maupun jabatan di lingkungan RW.

Menurut Eko, memang terdapat informasi bahwa Sunarto telah mengajukan pengunduran diri. Namun, hingga menjelang pemungutan suara, belum ada kepastian mengenai tindak lanjut maupun keputusan resmi dari Kepala Desa Kemiri.

Bahkan, dalam sambutan pembukaan sebelum pemungutan suara, Sekretaris Desa Kemiri, Prijo Agung Budi Santoso, yang mewakili Pemerintah Desa, menyampaikan bahwa pengunduran diri calon nomor urut 3 tersebut belum mendapatkan jawaban dari pihak desa, dalam hal ini Kepala Desa.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian Eko. Sebab, menurutnya, status administrasi dan kelayakan seluruh calon seharusnya sudah dipastikan sebelum proses pemungutan suara dimulai.

Ia meminta persoalan tersebut diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap para calon.

Panitia Tetap Melanjutkan Pemungutan Suara

Tidak hanya mempersoalkan persyaratan calon, Eko juga menyayangkan sikap panitia pemilihan yang dinilainya kurang tegas dalam menyikapi berbagai keberatan.

Menurut Eko, Sekretaris Desa Kemiri, Prijo Agung Budi Santoso, sebelumnya telah menyampaikan imbauan agar persoalan prosedur pencalonan dan susunan kepanitiaan diperhatikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun, ia menyayangkan belum adanya penyelesaian maupun penjelasan yang memadai dari pihak panitia. Bahkan, setelah disampaikan bahwa pengunduran diri calon nomor urut 3 belum mendapatkan kepastian dari Kepala Desa, tahapan pemungutan suara tetap dilanjutkan.

Eko juga mempertanyakan keabsahan susunan kepanitiaan, khususnya posisi ketua panitia yang menurutnya bukan merupakan warga setempat.

“Seharusnya persoalan mengenai mekanisme dan aturan pemilihan diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai pemungutan suara tetap dilaksanakan ketika masih ada persoalan terkait prosedur pencalonan maupun kepanitiaan,” demikian inti keberatan Eko.

Ia menegaskan, keberatannya bukan semata-mata berkaitan dengan hasil perolehan suara, melainkan menyangkut transparansi, kepatuhan terhadap aturan, serta keadilan bagi seluruh calon.

Larno Memperoleh Suara Terbanyak

Terlepas dari berbagai keberatan tersebut, pemungutan suara tetap berlangsung dengan diikuti ketiga calon.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, calon nomor urut 1 Larno memperoleh 16 suara, calon nomor urut 2 Eko memperoleh 1 suara, sedangkan calon nomor urut 3 Sunarto memperoleh 8 suara.

Dengan hasil tersebut, Larno memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Ketua RW 05 Desa Kemiri.

Namun, hasil penghitungan suara tersebut tidak serta-merta menghilangkan pertanyaan mengenai proses administrasi dan prosedur pencalonan yang sebelumnya dipersoalkan.

Eko berharap seluruh keberatan yang telah disampaikan tidak diabaikan dan tetap mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa Kemiri.

Pemdes Kemiri Diminta Berikan Klarifikasi

Polemik ini diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Desa Kemiri, mengingat pemilihan Ketua RW merupakan bagian dari penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 menjadi salah satu regulasi yang perlu dijadikan acuan dalam memastikan mekanisme pembentukan dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan berjalan sesuai aturan.

Pemerintah Desa Kemiri diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai persyaratan domisili calon, dugaan rangkap jabatan, tindak lanjut surat pengunduran diri, serta keabsahan susunan kepanitiaan.

Panitia pemilihan juga perlu memberikan penjelasan terhadap seluruh keberatan yang disampaikan agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pelaksanaan, evaluasi perlu dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai regulasi dan tidak merugikan pihak mana pun.

Pada prinsipnya, demokrasi di tingkat lingkungan bukan sekadar tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak. Legitimasi hasil pemilihan juga harus ditopang oleh proses yang transparan, persyaratan yang jelas, serta kepatuhan terhadap aturan.

Jangan sampai pesta demokrasi warga justru menyisakan persoalan administrasi, mempertanyakan kredibilitas penyelenggara, dan memunculkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. (Kus)