Tim
SIDOARJO. KemiriNews.Com | Potensi ribuan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo kini didorong menjadi kekuatan nyata untuk mempercepat pembangunan daerah. Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn menginginkan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dikelola melalui satu pintu agar lebih transparan, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Gagasan tersebut dibahas dalam audiensi bersama jajaran pejabat daerah, BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (26/10/2026)
Subandi mengatakan, optimalisasi CSR menjadi semakin penting di tengah pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu membuka alternatif pembiayaan di luar APBD agar program prioritas pembangunan tetap berjalan.
Kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah, mulai infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata Subandi.
Dia mengapresiasi perusahaan yang selama ini berkontribusi bagi pembangunan Sidoarjo. Dengan jumlah perusahaan diperkirakan mencapai 6.000, Subandi menilai potensi CSR perlu dikelola secara terarah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi untuk Sidoarjo. Potensi ini harus kita kelola bersama agar program CSR benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Subandi meminta pelaksanaan CSR diselaraskan dengan program pemerintah daerah, terutama pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) perlu diperkuat agar dukungan perusahaan tepat sasaran.
Dia juga mengusulkan pembagian peran antara pemerintah daerah dan perusahaan dengan komposisi dukungan 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR. Skema tersebut, menurut dia, masih perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan program dan kemampuan masing-masing pihak.
“Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Subandi menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Dia berharap perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada warga lokal sesuai kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang berlaku. Komunikasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dinilai perlu diperkuat untuk mendukung penyerapan tenaga kerja di Sidoarjo.
Subandi juga meminta Forum CSR menjadi ruang koordinasi untuk membahas penataan wilayah yang selaras dengan rencana tata ruang dan masterplan daerah. Penempatan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan perlu direncanakan secara terpadu agar pertumbuhan ekonomi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Saya titip, dengan adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu supaya jelas arah dan manfaatnya,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Herti mengatakan, forum tersebut dibentuk untuk memperkuat kontribusi dunia industri dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Melalui tata kelola yang lebih baik dan sesuai regulasi, Forum CSR diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Tim)
